Soe, 15 April 2026 – Upaya mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif terus diperkuat. BPBD Provinsi NTT menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 April 2026 ini, digelar di Hotel Blessing Soe dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan para pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana secara lebih inklusif.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten TTS, Dianar A. S. Ati. Dalam materi pengantarnya yang berjudul “Pentingnya Penanggulangan Bencana yang Inklusif”, ia menegaskan bahwa pendekatan kebencanaan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan.

“Penanggulangan bencana harus menjangkau semua, termasuk penyandang disabilitas. Inklusi bukan pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya di hadapan peserta.

Memasuki sesi materi, peserta dibekali tiga topik utama yang menjadi fondasi penting dalam pengurangan risiko bencana. Mulai dari pemahaman dasar PRB dan adaptasi perubahan iklim, integrasi perspektif GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), hingga konsep inklusi disabilitas dan cara berinteraksi secara tepat saat situasi bencana.

Tidak hanya berlangsung dalam format ceramah, suasana pelatihan juga dibuat dinamis melalui berbagai mini games interaktif. Salah satunya simulasi manajemen risiko bencana yang mengajak peserta berpikir cepat dalam menentukan langkah pada fase pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Kegiatan ini tidak hanya menguji pemahaman, tetapi juga melatih koordinasi dan pengambilan keputusan di lapangan.

Peserta yang terdiri dari BPBD serta anggota ULD PB dari Kabupaten TTS dan TTU tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Diskusi aktif dan praktik langsung menjadi indikator kuat bahwa pelatihan ini tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar membangun kapasitas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir sumber daya manusia yang lebih peka, tanggap, dan inklusif dalam penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang setara saat bencana terjadi.